Selasa, 12 Oktober 2010

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN

PENDAHULUAN

Perubahan dan pembangunan sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan selalu dinamis, berubah dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadinya perubahan-perubahan itu tidak dapat dicegah oleh kekuatan apapun. Hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksisi pendidikan dan persekolahan di Indonesia.[1] Dalam konteks perubahan dan pengembangan pendidikan ini, patut kiranya kita perhatikan pernyataan John Dewey “the educational process has no end beyond itself; it is its own end; and that the educational process is one of continual reorganizing, reconstructing, transforming.[2]
Pengembangan dan perubahan pada sektor pendidikan sepertinya tidak bisa terlepas dari pengaruh perubahan sosial budaya dan ekonomi. Dalam kaitan ini terjadi hubungan timbal balik yaitu; perubahan sosial budaya dan ekonomi mempengaruhi pendidikan dan pendidikan mempengaruhi perubahan sosial budaya dan ekonomi. Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sedikit banyaknya memiliki andil dalam perubahan dan pengembangan pendidikan terutama pada awal krisis tahun 1998. Hal ini tentu saja memerlukan pemikiran lanjutan untuk dapat kembali survive di tengah masih terasanya krisis yang dialami.
Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat terjadi seiring dengan perubahan dan pengembangan dunia ke depan. Perubahan ini tentu saja akan terus terjadi karena dengan perubahan itu suatu kelompok masyarakat dapat berkembang. Perubahan sosial budaya misalnya dapat dilihat dari perbedaan pola pikir masyarakat dulu dan sekarang.
Perubahan yang terjadi tentu saja bukan sebuah perubahan ke arah kemunduran, akan tetapi perubahan itu adalah berubahnya kehidupan ekonomi, politik dan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Menurut Inglehart deep-rooted changes in mass worldviews are reshaping economic, political and social life.[3] Dengan demikian, perubahan ini menjadi sebuah keharusan yang harus terjadi dan akan selalu terjadi. Hal ini dimungkinkan karena bagaimanapun ekonomi, politik dan sosial adalah hal yang sangat urgen dalam sebuah kehidupan bangsa dan keberadaan masyarakat di dunia.
Dalam kaitan perubahan sosial budaya dan ekonomi, pendidikan sebagai bagian dari sosial budaya turut berpengaruh pada perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya peranan sosial budaya yang baik akan turut meningkatkan pendidikan demikian pula sebaliknya pendidikan yang baik melalui pembelajaran akan turut menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berisi aturan-aturan sosial, kewajiban sosial, interaksi sesama manusia dan lingkungan sekitar. Menurut Philip H. Phenix The process of learning a culture, called “socialization”, takes place by social interaction, through which internalized object are built up. Included among these internalizations are the many roles which define the system of duties toward others, and these enter into the structure of the developing social life.[4]
Demikian pula, kondisi ekonomi menentukan penyediaan berbagai fasilitas dan terselenggaranya pendidikan. Sebaliknya pula, pendidikan yang baik adalah cikal bakal pengembangan ekonomi. Investment in education certainly contribute to economic growth....... education is both the seed and the flower of economic development.[5] Lebih lengkap dikatakan the activity of education and training of all kinds has become one of the prime movers of development. It is contributes to scientific and technological progress, and to the widespread advance of knowledge, which are the most decisive factors of economic growth.[6]
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diambil asumsi bahwa pendidikan bisa menjadi agen perubahan sosial budaya masyarakat dan perubahan itu sendiri mengharuskan perubahan dan pengembangan kebijakan pendidikan. Kemudian, pendidikan akan menjadi instrumen terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), sebaliknya SDM akan mampu menjadikan pendidikan ke arah pengembangan bangsa yang lebih baik.
Tulisan ini akan mencoba mengulas bagaimana kondisi perubahan sosial budaya dan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya terhadap pengelolaan pendidikan serta kemajuannya. Tulisan ini disajikan dalam tiga pokok bahasan, yaitu; perubahan sosial budaya Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia dan pengaruh kondisi sosial budaya dan ekonomi Indonesia terhadap pendidikan.

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Menurut Tilaar tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah. Sosiologi sangat memperhatikan perubahan sosial (social change). Oleh sebab itu telah lahir berbagai jenis teori mengenai perubahan sosial.[7] Philip H. Phenix menjelaskan social change can be analyzed in terms of the concepts of structure, function and social needs. While no exact laws of social behavior have yet been formulated, some insight may be gained into the basis for individual conformity and deviation and for the transformation that take place in cultures, institutions, norms, roles and rankings as a result of internal stresses, environmental factors, or external pressures.[8]
Tilaar mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu; kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.[9] Pertama, demokratisasi menjadi sangat berpengaruh mengingat masyarakat dunia menjadi masyarakat tanpa sekat yang harus saling berpengaruh dan saling membutuhkan. Kedua, Kemajuan teknologi telah pengaruh yang besar terhadap perubahan suatu masyarakat. Kemajuan ini disebabkan oleh kebutuhan umat manusia untuk lebih cepat dalam bertindak dan untuk memudahkan segala kebutuhan manusia yang ada serta didasarkan pada keingintahuan manusia Ketiga, globalisasi sangat berpengaruh bagi perubahan mengingat hubungan antar manusia akan terasa lebih dekat dan saling bersaing.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi adanya perubahan sosial di tengah masyarakat. Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia juga akan terkena dampaknya. Masyarakat Indonesia dewasa ini sangat bergantung dan terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi. Sebagaimana bisa disaksikan bahwa pengaruh teknologi sudah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa yang dulu merupakan masyarakat yang kurang mendapatkan akses keluar. Teknologi ini dapat kita lihat perkembangannya pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa bangsa Indonesia ke masa transisi yang sangat sulit. Kehidupan politik, ekonomi dan sosial sangat berbarengan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini perlu dihadapi dengan sangat cepat dan tepat sehingga masyarakat kita tidak akan menjadi sasaran negatif dari sebuah teknologi, akan tetapi dapat menjadi pemain untuk mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada untuk dimanfaatkan menjadi kekuatan yang dapat membangun masyarakt Indonesia yang lebih baik. Idealnya untuk dapat memberikan arah yang jelas terhadap perubahan ini, pendidikan adalah solusi yang terbaik. Pendidikan harus mampu menjadi penyaring antara kekuatan positif dan negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemajuan komunikasi dan teknologi informasi menyebabkan dewasa ini para siswa mendapatkan semburan informasi yang amat deras, jauh lebih deras dari yang pernah dialami orang tua mereka. Puluhan ribu halaman dicetak baik dalam wujud buku, majalah atau koran beredar di masyarakat. Banyak TV dipancarkan masing-masing stasiun televisi dengan jam tayang amat panjang. Di balik perubahan yang amat cepat dalam kehidupan bermasyarakat, anehnya, pendidikan sendiri selama ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Sekolah dewasa ini sama dengan sekolah masa lampau. Bagaimana keadaan sekolah dan kelas, bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar dan bagaimana hubungan di antara warga sekolah sama dengan lima puluh tahun yang lampau.[10]
Perubahan nilai sosial budaya juga bisa dirasakan ketika kita melihat maraknya kekerasan, perkelahian antar peserta didik baik individual maupun kelompok sampai meminta korban jiwa, menyontek sudah menjadi hal yang wajar, penjiplakan karya tulis berkembang, demo oleh guru bermunculan, sampai dengan penyalahgunaan narkoba masuk dalam lemabag pendidikan.
Perubahan yang dapat kita lihat juga sebagai akibat dari perubahan sosial adalah keinginan banyak pihak untuk membangun otonomi daerah yang terarah. Otonomi daerah ini adalah akibat dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perubahan sosial tadi. Pada dasarnya tujuan dari adanya otonomi daerah sangat relevan dengan reformasi yang sedang dibangun masyarakat sekarang ini, akan tetapi dampak negatif yang bisa timbul adalah disintegrasi bangsa apabila tidak diarahkan dengan baik.
Kebijakan otonomi daerah untuk menjawab tuntutan lokal dan desakan kecenderungan arus global perlu diarahkan dan dicermati dengan baik mengingat kondisi masyarakat dan daerah yang beragam dan sangat rentan terhadap perpecahan bangsa. Perubahan sosial, politik dan pembangunan daerah dari model sentralistis ke desentralisasi, bukanlah perkara yang mudah dalam prosesnya. Perubahan ini memerlukan perubahan sikap dan mental yang baik dari seluruh aparat di dalamnya. Menurut Muchsan terdapat sendi-sendi otonomi yang harus terpenuhi dalam melaksanakan otonomi daerah; 1) pembagian kewenangan (sharing of power), 2) pembagian pendapatan (distribution of income), dan 3) kemandirian atau penguatan daerah (empowering).[11] Oleh karena itu, perlu adanya persiapan yang matang, terencana, seksama, bertahap dan berkelanjutan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk dari perubahan sosial masyarakat Indonesia.
Perubahan sosial yang berdampak pada perilaku keseharian sosial di Indonesia serta adanya otonomi daerah perlu dihadapi dengan pendidikan. Pendidikan harus mampu menjadi agen perubahan yang dapat memberikan perubahan positif terhadap perubahan sosial. Pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas dan pikiran masyarakat guna menemukan sesuatu yang baru dan berguna bagi perbaikan masyarakat. Makin banyak masyarakat yang menampilkan kemampuan kreativitasnya, masyarakat akan kaya dengan perubahan-perubahan. Introduktif hal-hal baru, produk perubahan masyarakat, ke dalam lembaga pendidikan akan memperbesar peluang berkembangnya kreativitas peserta didik. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang mengembangkan kreativitas peserta didik dan memproduksi perubahan masyarakat akan lebih memperkaya peran pendidikan dalam upaya perubahan sosial ke arah yang berkualitas.[12]

KONDISI EKONOMI INDONESIA

Negara Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 hingga saat ini masih termasuk dalam Negara Dunia Ketiga. Dunia pada saat itu dilihat dari pola kemajuannya yang ditandai dengan klasifikasi tiga kelompok negara yaitu: Dunia Pertama (Dunia Bebas atau Blok Antlantik meliputi Eropa Non Komunis dan Amerika Utara), Dunia Kedua (meliputi negara – negara Eropa Timur dan Blok Uni Sovyet), dan Dunia Ketiga (meliputi Asia, Afrika dan Amerika Latin).[13]
Ada beberapa nama tambahan yang diberikan kepada negara – negara yang termasuk Dunia Ketiga (the third world) antara lain, negara terbelakang (backward countries), negara yang belum maju termasuk Indonesia saat ini (under developed countries), negara selatan, dan nama negara–negara miskin (un-developing countries). Umumnya nama yang diberikan memiliki tiga ciri umum yaitu 3K, Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan yang diukur dari indikator GNP per kapita, pendapatan bersih per kapita, jumlah pemakaian energi per kapita, pendapatan bersih per kapita, jumlah pemakaian energi per kepala, tingkat melek huruf, tingkat kematian bayi dan ukuran–ukuran sosial lainnya.
Untuk menggambarkan dunia ketiga (the third world), kita bisa simak pernyataan Philip Kotler berikut; third world economies are victims of a vicious cycle. A several fiscal crisis plagues goverments bedeviled by chronic and huge budget deficits. These deficits partly came from bankruptcy of state-owned enterprises, ill-considered increases in social spending, and over-growth of the public sector. To sustain the deficits, these governments incurred heavy debt burdens. Thid forced them to cut back sharply on investment in both physical and social infrastructure. The poor infrastructure leads to low investment formation. This is turn leads to low wages and low employment rates, which lead to low consumption and poor motivation. These last two result in low productivity.[14]
Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966. Glassburner melukiskan ekonomi Indonesia seperti tidak confidence, dikatakan bahwa when Indonesia achieved sovereignty in December 1949, her economic situation was not one to inspire confidence in her future. This plight was nowhere more dramatically indicated than in her desperate shortage of high level manpower of all varieties.[15]
Indonesia sejak tahun 1967, dibawah pemerintahan militer (Soeharto, 1965 - 1998), menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dalam melakukan pembangunan ekonominya. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu, tahap pertama ‘Masyarakat Tradisional’ (The Traditional Society), tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal Landas’ (The Preconditions for Take-off), tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The Take-off), tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The Drive to Maturity) dan tahap kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The Age of High Mass-Consumption). Namun pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia mengalami Krisis Moneter yang membuat Soeharto lengser (runtuhnya rezim Orde Baru). Indonesia belum sempat “tinggal landas” malah kemudian “meninggalkan landasannya” hingga lupa pijakan ekonominya rapuh dan mudah hancur.
Pembangunan ekonomi Orde Reformasi (1998 – 2007/sekarang) berjalan tak jelas arahnya. Masa tahun 1998 – 2004 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang ditandai dengan silih bergantinya Presiden Republik Indonesia dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid kemudian Megawati, semuanya belum menunjukkan pembangunan ekonomi yang berarti. Pembangunan ekonominya berjalan terseok – terseok sebagai akibat kebijakan Rezim yang lalu (Orde Baru) yang membuat pijakan/pondasi ekonominya sangat rapuh dan mudah hancur tersebut, disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat Indonesia yang selama masa Orde Baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa Orde Reformasi ini. Dalam masa ini, Indonesia masih mencari jati dirinya kembali dengan mencoba menerapkan demokrasi yang sesungguhnya yang ternyata sangat mahal biayanya. Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari Pemilihan Presiden (PILPRES, periode 2004 - 2009) langsung oleh rakyat, yang menghasilkan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI, hingga berbagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang masih berlangsung silih berganti hingga saat ini di berbagai daerah di wilayah nusantara ini.
Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia dan sebagainya.

PENGARUH KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI INDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN

Melihat kondisi sosial budaya dan ekonomi Indonesia di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pendidikan terpengaruh dengan hal itu? Kemudian apakah pendidikan juga harus mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat tepat didiskusikan mengingat pendidikan adalah bagian dari perubahan sosial budaya dan ekonomi begitupun sebaliknya.
Setelah 65 tahun merdeka, persoalan paling mendasar negara kita adalah masalah sosial dimana masih terjadi kemiskinan, kelaparan, banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengecap pendidikan, pengangguran, rendahnya kesehatan, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan, ancaman disintegrasi bangsa, budaya dan etika bangsa yang terkikis (terutama dengan maraknya kasus video porno) serta masih banyak lagi masalah yang terkait dengan sosial budaya dan ekonomi.
Kondisi-kondisi di atas sangat berbeda jauh dengan tujuan pembangunan Indonesia. Sodijarto mengatakan bahwa tujuan pembangunan setiap negara, paling tidak negara merdeka yang demokratis, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang wujudnya berupa meningkatnya penghasilan sehingga dapat bertahan hidup, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pendidikan, serta meningkatnya rasa aman baik fisik maupun psikis spiritual. Dalam rumusan populer masyarakay yang adil dan makmur. Untuk Indonesia perlu ditambah dengan kualifikasi berdasarkan Pancasila.[16]
Adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan dan kondisi masyarakat di atas tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan praktek pendidikan. Berdasarkan aspek perubahan sosial, Menurut Tilaar kebijakan dan praktek pendidikan perlu ditransformasi dari pandangan pedagogik tradisional menjadi pedagogik modern (pedagogik transformatif). Titik tolak pedagogik transformatif ialah “individu-yang-menjadi”. Hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya budaya di mana ia hidup. Individu tidak akan berkembang apabila diisolasikan dari dunia sosial budaya di mana ia hidup. Hal ini berarti adanya suatu pengakuan peran aktif partisipatif dari individu-yang-menjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan budayanya. Individu bukanlah sekedar menerima nilai-nilai budaya yang datang dari luar, tetapi nilai-nilai tersebut hanya dapat dimilikinya melalui peranannya yang aktif partisipatif di dalam aktifitas sosial budaya dalam lingkungannya.[17]
Hampir senada dengan pernyataan di atas, Zamroni mengemukakan bahwa pendidikan sekarang dilaksanakan secara mekanik-reduksionisme, determinasi yang bersumber pada era teknologi Newton. Paradigma ini telah mereduksi makna pendidikan menjadi sekolah. Lebih jauh, sekolah pun sudah direduksi dan disederhanakan menjadi suatu rangkaian dari ketersediaan input, berlangsungnya proses, dan menghasilkan output. Input dalam pendidikan berupa peserta didik yang disebut the raw input, guru, kurikulum, manajemen dan fasilitas fisik yang disebut sebagai the instrumental input. Keseluruhan input tersebut akan menyatu dalam proses sehingga menghasilkan output, yang berupa lulusan dengan kemampuan yang telah dicapai. Kemampuan siswa ini juga direduksi dan disederhanakan dalam wujud skor nilai. Learning juga disederhanakan menjadi teaching, sebagai proses transformasi pengetahuan kepada peserta didik untuk diingat-ingat dan kemudian disajikan kembali oleh peserta didik manakala menghadapi tes. Sifat-sifat ingin tahu dan kreatifitas tidak lagi mendapat tempat yang wajar. Demikian juga, materi pelajaran disederhanakan menjadi “hanya yang ada pada buku teks”. Yang dikaji di ruang-ruang kelas tidak perlu dikaitkan dengan realitas yang ada di masyarakat.[18]
Kondisi-kondisi kebijakan pendidikan juga bisa dilihat pada penyelenggaraan ujian nasional (UN). UN berdampak pada 1) peserta didik akan mempelajari, umumnya menghafal, tentang apa yang diujikan, 2) guru akan membantu melatih peserta didik cara menjawab soal-soal ujian, 3) sekolah akan berusaha keras menyusun program termasuk mengadakan kegiatan bimbingan tes, 4) orang tua akan mendorong anak-anaknya untuk persiapan mengikuti UN, 5) Pemda dan pejabat pendidikan ikut berupaya agar peserta didik, kalau bisa lulus semua, dan 6) penerbit buku berlomba menerbitkan buku soal-soal UN dan jawabannya. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang dianut oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003.[19]
Kebijakan-kebijakan pendidikan seperti yang dikemukakan di atas, jelas akan sangat berpengaruh kepada perubahan sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial seperti; kekerasan, perkelahian, menyontek, penjiplakan karya tulis, demo oleh guru bermunculan, penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kurangnya kreatifitas, kurang peduli dan menghargai sesama dan alam sekitar, kurangnya demokrasi dan lain sebagainya, mungkin saja adalah hasil dari kebijakan pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Sehingga perubahan sosial yang diinginkan malah melenceng kepada perubahan yang tidak diinginkan.
Berdasarkan aspek ekonomi, kita melihat pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan bahwa this progress is due above all to the capacity of humanity to control and organize its environment in accordance with its needs, in other words, to science and education, the main driving forces of economic progress.[20]
Kita bisa melihat bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan pendidikan, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk pendidikan sehingga pada akhirnya nanti dapat membantu meningkatkan pengembangan ekonomi.
Kaitan antara pendidikan dan ekonomi dapat dilihat pada pernyataan Soedijarto berikut; penanaman modal di bidang ekonomi, baik manufakturing, industri jasa, dan industri lainnya dapat membuka lapangan kerja. Namun makin canggih suatu perusahaan, makin meningkat pula kualifikasi pendidikan yang dituntut dari karyawan. Dengan kata lain, dengan berkembangnya dunia usaha yang sehat, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, akan meningkat pula pendapatan pemerintah sehingga mampu membiayai layanan pendidikan yang bermutu.[21] Maka tidak heran suatu masyarakat mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan ekonomi seperti pada Confucian society. Confucian society encouraged economic growth through its support of education and achievement.[22]
Demikian pula pernyataan Philip Kotler yang menyatakan bahwa without sustained and continues economic progress at the individual and societal level, human potential will not be realized. One clearly has to “have enough in order to be more”. Rising per capita incomes, the elimination of absolute poverty, greater education and employment opportunities, and lessening income inequalities therefore constitute the “necessary”, albeit not sufficient, goals for development.[23]
Berdasarkan keterkaitan tersebut, sangatlah mungkin dan wajib bahwa pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan untuk memajukan ekonomi negara. Ekonomi yang baik ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola semua sumber daya alam yang ada sehingga kita sebagai bangsa tidak lagi meminjam tenaga-tenaga asing untuk mengeksplitasi alam kita, yang biasanya biayanya mahal dan kurang peduli pada lingkungan sekitar, dan tentu saja kemampuan ini hanya diperoleh dari pendidikan.
Education system can therefore no longer be expected to train labour force for stable industrial jobs; they must instead train individuals to be innovative, capable of evolving, adapting to a rapidly changing world and assimilating change.[24] Dengan hasil pendidikan yang demikian akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi negara. Negara akan mengalami kemajuan pada ketersediaan sumber daya manusia yang dapat menambah nilai pendapatan atau devisa negara.

SIMPULAN DAN SOLUSI

Setelah menjelaskan berbagai hal tentang bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi Indonesia serta pengaruhnya terhadap pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa; telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap masyarakat kita. Nilai-nilai sosial budaya telah terkikis seiring dengan masih banyaknya kemiskinan yang terjadi. Hal ini tentu saja turut dipicu oleh pendidikan. Dengan demikian kesimpulan selanjutnya adalah kebijakan pendidikan harus berubah untuk dapat merubah kondisi sosial budaya masyarakat, dan investasi di bidang pendidikan harus ditingkatkan untuk dapat membangun ekonomi negara.
Beberapa hal sebagai solusi adalah; dari aspek perubahan sosial budaya, pernyataan Tilaar bahwa pendidikan harus memakai pendekatan pedagogy transformatif yang menekankan adanya pelibatan siswa pada interaksi dengan masyarakat. Senada dengan itu, Zamroni juga menekankan adanya interaksi yang lebih beragam di sekolah, proses pembelajaran yang learning bukan sekedar teaching, dan terakhir sekolah harus bersifat adaptive.[25]
Dari aspek ekonomi, pemerintah seyogyanya memberikan anggaran yang cukup terhadap pendidikan. Menurut Soedijarto anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN agar sekolah kita bermutu. Bermutu berarti memiliki fasilitas yang memadai, kurikulum dan kelengkapannya, tenaga pendidik yang kompeten, waktu belajar, sistem evaluasi yang baik serta lingkungan sekolah yang kondusif.[26] Lanjut dari pada itu, pemerintah harus membuat kebijakan dalam mengembangkan kemampuan SDM dengan lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan sehingga kesenjangan antara SDM dan kebutuhan kerja dapat teratasi. Menurut Frederick Harbison policy should be cntinue to push expansion of enrollment at the maximum rate that resources will allow-rapidly enough to increase the absolute number of persons in the high-level manpower category and to raise the ratio of such manpower resources to the labor force and total population as well. No economic growth goal that is consistent with the high level of aspirations in the Indonesian leadership elite group is likely to be possible of attainment unless this policy orientation is adopted.[27]
Lanjut Soedijarto mengatakan bahwa melalui pendidikan yang bermutu dan merata akan lahir manusia terdidik yang cerdas, berkarakter, dan terampil/profesional sehingga siap memasuki dunia kerja yang dibuka oleh perusahaan yang sehat. Namun bila bangkitnya dunia usaha bergantung pada dana dari pemerintah, misalnya dengan pinjaman luar negeri, akibatnya akan sebaliknya.[28] Manusia yang cerdas, berkarakter, dan terampil adalah aset negara yang akan meningkatkan penghasilan negara dan membuat ekonomi bangsa kita lebih baik.
Dengan adanya kepedulian terhadap pendidikan baik dari segi perubahan atau transformatif pendidikan ataupun terhadap pembiayaan pendidikan, maka sangat diharapkan bahwa pendidikan akan menjadi pilar utama dalam memajukan semua sektor, sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Untuk membangun sebuah negara adalah membangun pendidikannya (to build nation build schools).





DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ambo Enre, 2005, Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Gagasan dan Pengalaman, Yogyakarta: Pustaka Timur.

Bruner, Jerome S., 1973, The Relevance of Education, Toronto, Canada.

Delors, Jacques, et.al, 1996, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO.

Dewey, John, 1964, Democracy and Education, New York: The Macmillan Company.

Harbison, Frederick & Charles A. Myers, 1965, Manpower and Education: Country Studies in Economic Development, New York: McGraw-Hill Book Company.

Inglehart, Ronald, 1997, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Kotler, Philip, et.al., 1997, The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth, New York: The Free Press.

Phenix, Philip H., 1964, Realms of Meaning: A Philosohy of The Curriculum for General Education, New York: McGraw-Hill Book Company.

Prayitno, Eddy, http://tulisan2.blog.dada.net/post/688123/

Soedijarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Sodijarto, 2010, Ujian Nasional (UN) Pada Hakekatnya Tidak Sesuai Dengan Hakekat, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, Makalah, Disajikan dalam Diskusi “UN Menuju Pendidikan Bermutu” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, 15 Januari 2010.

Suyanto, 2002, Tantangan Global Pendidikan Nasional, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R., 2002, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo.

Tilaar, T.A.M., 2002, Peran Perguruan Tinggi di Daerah Dalam Otonomi Daerah, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo.

Zamroni, 2002, Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo.



[1] Suyanto, 2002, Tantangan Global Pendidikan Nasional, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo, h. 98.
[2] John Dewey, 1964, Democracy and Education, New York: The Macmillan Company, 1961, h. 50.
[3] Ronald Inglehart, 1997, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, h. 3.
[4] Philip H. Phenix, 1964, Realms of Meaning: A Philosohy of The Curriculum for General Education, New York: McGraw-Hill Book Company, h. 131.
[5] Frederick Harbison & Charles A. Myers, 1965, Manpower and Education: Country Studies in Economic Development, New York: McGraw-Hill Book Company, h. x & xi.
[6] Jacques Delors et.al, 1996, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO, h. 72.
[7] Tilaar, H.A.R., 2002, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo, h. 3
[8] Philips H. Phenix, Op.cit, h. 132.
[9] Tilaar, Ibid. h. 22
[10] Zamroni, 2002, Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo, h. 34.
[11] T.A.M. Tilaar, 2002, Peran Perguruan Tinggi di Daerah Dalam Otonomi Daerah, dalam buku Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo, h. 223.
[12] Ambo Enre Abdullah, 2005, Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Gagasan dan Pengalaman, Yogyakarta: Pustaka Timur, h. 5
[13] Eddy Prayitno, http://tulisan2.blog.dada.net/post/688123/
[14] Philip Kotler et.al., 1997, The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth, New York: The Free Press, h. 13.
[15] Frederick Harbison & Charles A. Myers, 1965, Op.cit., h. 173.
[16] Soedijarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, h. 310.
[17] Tilaar, H.A.R., 2002, Op. Cit,. h. 6.
[18] Zamroni, 2002, Op. Cit., h. 35-36.
[19] Sodijarto, 2010, Ujian Nasional (UN) Pada Hakekatnya Tidak Sesuai Dengan Hakekat, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, Makalah, Disajikan dalam Diskusi “UN Menuju Pendidikan Bermutu” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, 15 Januari 2010.
[20] Jacques Delors et.al, 1996, Op.cit., h. 71.
[21] Soedijarto, 2008, Op.cit., h. 315.
[22] Ronald Inglehart, 1997, Op.cit, h. 3.
[23] Philip Kotler et.al., 1997, Op.cit, h. 23
[24] Jacques Delors et.al, 1996, Op.cit., h. 71
[25] Tilaar, H.A.R., 2002, Op. Cit,. h. 6, dan Zamroni, 2002, Op. Cit., h. 35-36
[26] Soedijarto, 2008, Op.cit., h. 349.
[27] Frederick Harbison & Charles A. Myers, 1965, h. 201.
[28] Sodijarto, 2008, Ibid., h. 315

1 komentar:

  1. Andy
    20301107008
    Manajemen Pendidikan Islam (MPI I)

    Pendahuluan
    Motivasi pada dasarnya merupakan proses yang menjelaskan intensitas (kekuatan), arah, dan ketekunan untuk mencapai tujuannya. Tapi ada yang menarik jika kita lihat konteks sekarang ini banyak seorang motivator yang memberikan spiritnya hanya terbatas pada kata-kata saja atau meminjam istilah Abraham H. Maslow dalam teori kebutuhannya (Hierarky) hanya memberikan kebutuhan akan kasih sayang (love needs), padahal menurut Maslow ada 5 tingkatan yang musti dipenuhi oleh orang yang ingin (subjek/manajer) memotivasi orang (objek) artinya selama lima kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka motivator/manajer itu jangan berharap banyak terhadap yang dimotivasi karena mereka (objek) tersebut belum merasakan motivasi yang sesungguhnya karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

    Pembahasan

    Pada dasarnya berbicara mengenai Teori Kebutuhan (Hierarkinya) Maslow, maka dapat kita gambarakan bentuk hierarkinya seperti dibawah ini:





    Penjelasan:
     Kebutuhan fisiologi adalah merupakan kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi sebagai mahluk biologis sebut saja memenuhi rasa lapar, haus, istirahat, seks dan sebagainya. Biasa juga disebut sebagai kebutuhan primer/pokok.
     Kebutuhan rasa keamanan buat seseorang sangatlah penting, apalagi berbicara konteks kekinian, maka hendaknya motivator memenuhi kebutuhan ini, karena pada intinya manusia membutuhkan rasa aman, terlindungi dari ancaman dan sebagainya.
     Manusia merupakan mahluk sosial dan kasih sayang, sehingga konsekuensinya mereka membutuhkan orang lain untuk berafiliasi/bergaul, diterima dikelompok orang, menerima kasih sayang dan memberikan kasih sayang.
     Penghargaan artinya setiap manusia cenderung melakukan sesuatu yang tanpa ada namanya penghargaan sebagai penghormatan, yakin dan percaya manusia tersebut tidak termotivasi.
     Kebutuhan akan aktualisasi diri sangatlah penting mengingat manusia mempunyai sifat dalam dirinya yang ingin senantiasa tampil secara baik, sehingga setiap manusia memerlukan ruang untuk berkreasi, menampilakan segenap kemampuannya kepada orang lainnya.

    BalasHapus